BANDA ACEH | Provinsi Aceh mencatat prestasi membanggakan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025. Berdasarkan data resmi yang dirilis Badan Pusat Statistik, Aceh berhasil menjadi provinsi dengan nilai indeks demokrasi tertinggi di Pulau Sumatera dan menempati peringkat ke-7 secara nasional.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Munawar, mengatakan capaian tersebut menunjukkan kualitas demokrasi di Tanah Rencong terus mengalami perkembangan positif dan berjalan semakin terbuka serta sehat.
“Berdasarkan data resmi BPS, Aceh memperoleh skor 83,43 poin dan menempati peringkat ke-7 nasional, sekaligus menjadi provinsi dengan nilai IDI tertinggi di Pulau Sumatera,” ujar Munawar di Banda Aceh, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai proses demokrasi dan pembangunan di Aceh.
Ia menilai keterbukaan pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kualitas demokrasi di Aceh.
“Alhamdulillah, capaian ini menunjukkan bahwa demokrasi di Aceh berjalan semakin baik. Partisipasi masyarakat, keterbukaan pemerintah, serta kerja sama semua pihak menjadi faktor penting dalam peningkatan ini,” katanya.
IDI merupakan instrumen pengukuran kualitas demokrasi daerah yang mencakup tiga indikator utama, yakni kebebasan sipil, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Pada penilaian tahun 2025, Aceh mencatat skor tinggi pada seluruh aspek tersebut.
Untuk aspek kebebasan sipil, Aceh memperoleh nilai 86,96 poin. Sementara aspek kesetaraan berada di angka 80,87 poin, dan kapasitas lembaga demokrasi mencapai 83,02 poin.
Capaian itu meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, skor IDI Aceh masih berada di angka 75,80 poin, kemudian melonjak menjadi 83,43 poin pada 2025. Angka tersebut juga melampaui rata-rata nasional yang tercatat sebesar 78,19 poin.
Munawar mengakui masih terdapat sejumlah indikator yang perlu diperkuat ke depan. Meski demikian, ia menilai pencapaian tersebut menjadi motivasi besar bagi pemerintah dan masyarakat Aceh untuk terus menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan bermanfaat bagi rakyat.
“Memang masih ada beberapa indikator yang perlu diperkuat, namun secara umum capaian ini menjadi energi positif bagi Aceh untuk terus menjaga demokrasi berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.
Sumber : acehworldtime.com
