ACEH UTARA | Sebanyak 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Utara terpaksa menghentikan operasional sementara akibat belum cairnya dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Penghentian layanan tersebut berdampak langsung terhadap sekitar 60 ribu siswa penerima manfaat Program MBG yang untuk sementara waktu tidak lagi mendapatkan distribusi makanan bergizi dari dapur penyedia.
Koordinator SPPG Aceh Utara, Risda Felina, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengatakan, sejumlah pengelola dapur mengalami kesulitan melanjutkan operasional karena keterbatasan dana untuk membeli bahan baku makanan.
“Total ada 86 SPPG di Aceh Utara. Dari jumlah itu, 30 SPPG tutup sementara, sementara tujuh SPPG baru direncanakan mulai beroperasi tahun ini,” ujar Risda saat dikonfirmasi, Kamis (11/6/2026).
Menurutnya, dana operasional yang sebelumnya digunakan untuk menjalankan aktivitas dapur hingga kini belum juga dicairkan oleh BGN. Akibatnya, sejumlah pengelola tidak memiliki modal yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan harian program tersebut.
Meski demikian, Risda menyebut proses administrasi dan pencairan dana saat ini masih berlangsung di tingkat Badan Gizi Nasional.
“Kami berharap proses administrasi dan pencairan dana dapat segera diselesaikan sehingga seluruh SPPG yang saat ini berhenti beroperasi bisa kembali melayani para siswa,” katanya.
Sekolah Mulai Pertanyakan Penghentian Distribusi Makanan
Risda mengungkapkan, Program Makan Bergizi Gratis selama ini mendapat respons positif dari kalangan pelajar maupun pihak sekolah di Aceh Utara. Karena itu, penghentian layanan di puluhan dapur MBG mulai menimbulkan pertanyaan dari berbagai sekolah penerima manfaat.
Sejumlah kepala sekolah, kata dia, telah menghubungi pengelola SPPG untuk menanyakan penyebab terhentinya distribusi makanan kepada siswa.
“Kami sudah menjelaskan kondisi yang terjadi kepada pihak sekolah. Mudah-mudahan persoalan ini segera mendapatkan solusi,” ujarnya.
Sebelumnya, kondisi serupa juga terjadi di Kota Lhokseumawe. Sebanyak sembilan SPPG di daerah tersebut dilaporkan menghentikan operasional karena alasan yang sama, yakni belum cairnya dana operasional dari BGN.
Bahkan, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menyampaikan surat kepada Badan Gizi Nasional agar persoalan tersebut segera ditangani sehingga layanan Program Makan Bergizi Gratis dapat kembali berjalan normal.
Hingga saat ini, para pengelola SPPG di Aceh Utara masih menunggu penyelesaian proses administrasi dan pencairan dana operasional agar distribusi makanan bergizi kepada puluhan ribu siswa dapat kembali dilaksanakan. (*)
Sumber : Kompas.com
