LHOKSEUMAWE | Terhambatnya operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah akibat belum cairnya dana operasional dinilai menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program tersebut.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh, Masriadi Sambo, menilai persoalan yang terjadi harus menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto agar tidak kembali terulang dan mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Presiden perlu melakukan pembenahan mendasar terhadap sistem pengawasan dan tata kelola program agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” kata Masriadi, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan berbasis digital yang memungkinkan pelaksanaan program dipantau secara langsung dari pusat hingga daerah. Dengan sistem tersebut, perkembangan program dapat dipantau secara real time melalui aplikasi atau dashboard nasional yang memuat informasi terkait penyaluran anggaran, jumlah penerima manfaat, progres pelaksanaan, hingga berbagai kendala yang muncul di lapangan.
Masriadi Sambo menegaskan, pengambilan keputusan pemerintah tidak semestinya hanya bergantung pada laporan administratif yang disampaikan secara berjenjang. Data faktual dari lapangan, kata dia, harus menjadi dasar utama dalam menentukan langkah dan kebijakan.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan program. Masyarakat, sekolah, orang tua, maupun penerima manfaat dinilai perlu diberikan akses untuk menyampaikan laporan, keluhan, dan masukan melalui aplikasi resmi yang terhubung langsung dengan pemerintah pusat.
“Pemerintah dapat mengetahui secara cepat apabila terjadi keterlambatan pencairan dana, gangguan operasional, atau penyimpangan dalam pelaksanaan program,” ujarnya.
Masriadi Sambo juga menyarankan agar seluruh proses pencairan dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan serta terdokumentasi secara digital. Menurutnya, setiap transaksi dan kegiatan operasional harus memiliki jejak data yang mudah diverifikasi sehingga memudahkan proses pengawasan maupun audit.
Transparansi tersebut, lanjut dia, penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Lebih Lanjut, Masriadi Sambo menilai perlunya integrasi data antara pelaksana program, kementerian terkait, lembaga pengawas, hingga aparat penegak hukum. Langkah itu diyakini dapat memperkuat sistem pengawasan sekaligus menutup celah terjadinya penyimpangan sejak dini.
“Negara tidak boleh hanya bergantung pada laporan berjenjang yang kadang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Dengan sistem pemantauan digital yang terbuka, transparan, dan terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah memastikan program berjalan sesuai tujuan serta mampu merespons berbagai persoalan secara cepat dan tepat,” ujar Masriadi Sambo.
Sumber : Ajnn.net
