JAKARTA | Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 1,473 triliun untuk mendukung berbagai kegiatan statistik pada 2027. Namun, di tengah pengajuan anggaran tersebut, akurasi data desil masyarakat yang menjadi basis penentuan sasaran bantuan sosial (bansos) justru mendapat sorotan DPR.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pagu anggaran BPS yang tercantum dalam Nota Keuangan 2027 belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan lembaga untuk menjalankan tugas secara optimal.
“Yang teralokasi di dalam pagu anggaran 2027 dalam Nota Keuangan ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang harus kami peroleh supaya kami bisa berjalan secara optimal,” kata Amalia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI, Rabu (2/9/2026).
Dalam Nota Keuangan 2027, BPS memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp6,4 triliun. Namun, masih terdapat sejumlah program prioritas yang belum masuk dalam pagu tersebut sehingga membutuhkan tambahan anggaran.
Dari total tambahan Rp 1,473 triliun yang diajukan, sekitar Rp 546 miliar dialokasikan untuk kebutuhan dukungan manajemen. Sementara Rp 926 miliar lainnya diperuntukkan bagi kegiatan statistik.
Amalia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk membiayai sejumlah kegiatan statistik pada 2027, termasuk pemutakhiran Survei Biaya Hidup dan pola konsumsi masyarakat.
Survei tersebut akan menjadi basis penimbang dalam penghitungan inflasi. BPS berencana melaksanakannya di seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada 2027.
“Dengan begitu nantinya kami bisa menghadirkan inflasi untuk tidak hanya 38 provinsi tetapi juga untuk 514 kabupaten/kota,” ujar Amalia.
Selain itu, BPS menyebut sejumlah survei penting telah memasuki masa pemutakhiran sehingga membutuhkan dukungan pembiayaan. Kondisi tersebut turut menjadi alasan pengajuan tambahan anggaran.
Banyak Kantor BPS di Daerah Rusak
BPS juga menyoroti kondisi sejumlah kantor di daerah yang mengalami kerusakan parah dan membutuhkan perbaikan.
Amalia mengatakan, sebagian kantor BPS bahkan sudah tidak layak digunakan sebagai tempat bekerja pegawai.
“Saat ini banyak kantor-kantor BPS yang sudah rusak parah dan harus kami lakukan perbaikan,” katanya.
“Kantor-kantor ini sudah tidak layak lagi untuk menjadi tempat bekerja teman-teman BPS di daerah dan ini harus kami berikan atensi khusus,” imbuh Amalia.
DPR Soroti Data Desil Penerima Bansos
Dalam rapat yang sama, Komisi X DPR RI menyoroti persoalan kualitas data desil masyarakat.
Data desil tersebut berkaitan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan pemerintah sebagai basis dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial.
Anggota Komisi X DPR RI Lalu Hadrian meminta BPS segera memperbaiki data desil yang dinilai masih memiliki banyak ketidaksesuaian dengan kondisi masyarakat di lapangan.
DPR bahkan meminta proses perbaikan dilakukan maksimal dua minggu setelah masyarakat mengajukan sanggah melalui kanal yang telah disediakan BPS.
“Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI,” kata Hadrian.
Menurut Hadrian, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala agar kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tercatat dalam DTSEN tidak tertinggal dari kondisi sebenarnya.
Persoalan muncul ketika masyarakat menemukan data desil yang tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Karena itu, DPR meminta mekanisme sanggah yang disediakan BPS tidak sekadar menjadi tempat menerima laporan, tetapi harus diikuti dengan verifikasi dan perbaikan data secara cepat.
Hadrian menilai, langkah tersebut penting untuk memastikan data desil benar-benar mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara akurat.
Sebab, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran, sehingga masyarakat yang memenuhi kriteria tidak kehilangan haknya, sementara bantuan pemerintah tidak salah diberikan.***
Sumber : Afu.id
