ACEH | Pemadaman listrik yang masih berulang di sejumlah wilayah Aceh kembali memicu keluhan masyarakat. Gangguan pasokan energi yang terjadi hampir setiap waktu dinilai bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan masalah pelayanan publik yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga.
Di tengah perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin pesat, listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat. Mulai dari sektor usaha, pendidikan, layanan kesehatan hingga pemerintahan sangat bergantung pada ketersediaan pasokan listrik yang stabil. Karena itu, pemadaman berulang tanpa kepastian penyelesaian menimbulkan pertanyaan besar mengenai keandalan sistem kelistrikan di Aceh.
Secara regulasi, penyediaan tenaga listrik merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjamin hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan berkualitas.
Karena itu, gangguan listrik yang terus terjadi perlu dievaluasi secara menyeluruh dan terbuka. Masyarakat berhak mengetahui penyebab utama di balik pemadaman yang berulang, apakah dipicu oleh lemahnya jaringan transmisi, keterbatasan pasokan daya, kurang optimalnya pemeliharaan infrastruktur, atau faktor lainnya.
Keterbukaan informasi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Selama ini, masyarakat umumnya hanya menerima pemberitahuan singkat terkait gangguan tanpa penjelasan yang rinci mengenai akar persoalan maupun langkah perbaikan jangka panjang yang sedang dilakukan.
Dampak pemadaman listrik juga tidak bisa dianggap sepele. Pelaku usaha mengalami kerugian akibat terhentinya aktivitas produksi dan layanan. Sektor pendidikan terganggu, terutama bagi pelajar yang mengandalkan perangkat digital dalam proses belajar. Di sisi lain, fasilitas kesehatan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengoperasikan generator cadangan demi menjaga pelayanan tetap berjalan.
Bagi masyarakat umum, pemadaman listrik juga berpotensi menyebabkan kerusakan peralatan elektronik dan mengganggu berbagai aktivitas rumah tangga. Jika kondisi ini terus berlangsung, bukan tidak mungkin akan memengaruhi iklim investasi di Aceh, mengingat stabilitas pasokan energi merupakan salah satu pertimbangan utama bagi investor.
Pemerintah pusat bersama PT PLN dituntut tidak hanya fokus pada penanganan darurat saat gangguan terjadi. Upaya yang lebih penting adalah membangun sistem ketenagalistrikan yang kuat, modern, dan berkelanjutan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Aceh sendiri memiliki potensi sumber energi yang cukup besar, mulai dari tenaga air, panas bumi hingga energi surya. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara maksimal sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sistem yang rentan mengalami gangguan.
Presiden RI, Prabowo Subianto, juga diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan kelistrikan di daerah, termasuk Aceh. Pemerataan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari kemampuan negara menghadirkan layanan dasar yang andal bagi seluruh masyarakat.
Sejumlah langkah dinilai perlu segera dilakukan, di antaranya percepatan modernisasi jaringan transmisi dan distribusi listrik, peningkatan pengawasan terhadap standar pelayanan, pengembangan energi terbarukan berbasis potensi lokal, penguatan mekanisme kompensasi bagi pelanggan terdampak, serta peningkatan transparansi informasi saat terjadi gangguan.
Dengan langkah-langkah tersebut, masyarakat berharap persoalan pemadaman listrik yang selama ini menjadi keluhan dapat diminimalkan, sehingga hak warga untuk memperoleh layanan listrik yang andal, berkualitas, dan berkeadilan benar-benar dapat terwujud.
Sumber : Bakata.net