BANDA ACEH | Sejumlah mahasiswa di Aceh mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan respons terbuka terhadap permintaan Pemerintah Aceh yang mengusulkan peninjauan kembali Persetujuan Plan of Development I (PoD I) Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman.
Desakan tersebut tertuang dalam draf pernyataan sikap yang disiapkan sebagai bahan advokasi publik. Mahasiswa menilai skema pengembangan yang mengarah pada penggunaan fasilitas Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) belum mampu memberikan jaminan optimal terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi bagi Aceh.
Menurut mereka, skema tersebut dinilai belum cukup mendorong hilirisasi gas, memperkuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, maupun mempercepat pertumbuhan industri di daerah.
Meski demikian, mahasiswa menegaskan bahwa sikap tersebut bukanlah bentuk penolakan terhadap investasi maupun pengembangan sektor minyak dan gas bumi. Mereka justru mendukung investasi yang mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan negara, keberlanjutan investasi, serta manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Aceh.
Dalam pernyataan itu, mahasiswa juga meminta pemerintah membuka kembali evaluasi terhadap skema pengembangan proyek Tangkulo dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mereka menilai setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek hilirisasi, penguatan industri lokal, serta pemerataan manfaat pengelolaan sumber daya alam.
“Pengelolaan gas Tangkulo bukan semata persoalan teknis sektor hulu migas, tetapi juga menyangkut arah pembangunan ekonomi Aceh di masa depan,” demikian salah satu poin dalam draf pernyataan tersebut.
Karena itu, mahasiswa mendorong agar proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, berbasis data, serta mengedepankan kepentingan nasional tanpa mengabaikan hak dan kepentingan daerah penghasil.
