LHOKSEUMAWE | Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo, menilai wacana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan kantin sekolah dalam distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah yang tepat dan rasional.
Menurutnya, pihak sekolah memiliki pemahaman yang lebih baik terkait jadwal belajar siswa serta waktu distribusi makanan yang efektif, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
“Wacana melibatkan kantin sekolah itu patut direstui Presiden. Ini dapat menghindari potensi monopoli bisnis oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak menjalankan tugasnya secara baik. Pola seperti ini pernah diterapkan pada program peningkatan gizi murid SD Inpres di era Presiden Soeharto, dan saya rasa generasi yang lahir pada 1980-an merasakan manfaatnya,” ujar Masriadi Sambo, Selasa (23/6/2026).
Ia menjelaskan, SPPG yang telah beroperasi tetap dapat dilibatkan dengan mengalihkan distribusi bahan pangan ke kantin sekolah dalam mekanisme tertentu. Dengan demikian, investasi yang telah dikeluarkan untuk pembangunan dapur dan sarana pendukung lainnya tidak menjadi sia-sia.
Selain itu, relawan yang selama ini bertugas di SPPG juga dapat dialihkan perannya untuk membantu operasional program di kantin sekolah.
“Petunjuk teknis terkait mekanisme ini perlu disusun secara rinci agar SPPG yang sudah berjalan tidak dirugikan, relawan tetap mendapatkan peran, dan siswa tetap menerima haknya dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Dorong Transparansi Sumber Bahan Pangan
Masriadi Sambo juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengadaan bahan pangan yang digunakan dalam program MBG. Menurutnya, baik SPPG maupun sekolah perlu membuka informasi terkait asal-usul bahan pangan yang digunakan.
Hal itu, kata dia, sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menginginkan hasil pertanian dan peternakan lokal dapat terserap melalui program tersebut.
“Sepengetahuan saya, selama ini petani lokal masih sangat sedikit yang dilibatkan sebagai pemasok. Karena itu, sumber bahan pangan harus dipublikasikan agar masyarakat dapat melihat secara langsung bahwa petani dan peternak daerah benar-benar dilibatkan,” ujarnya.
Ia menilai, apabila program MBG dikelola secara transparan dan profesional, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani dan peternak lokal.
Masriadi Sambo turut menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang jelas dan terbuka dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, pengawasan harus melibatkan masyarakat serta pemerintah daerah agar pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.
“Yang terpenting adalah siapa yang mengawasi program ini harus jelas. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengawas menjadi keharusan. BGN juga perlu membuka dashboard digital agar masyarakat dapat melaporkan kejanggalan atau pelayanan SPPG yang tidak sesuai standar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional mulai melakukan penataan sistem distribusi makanan untuk sekolah dan membuka opsi pelibatan pihak sekolah dalam proses penyaluran Program Makan Bergizi Gratis ke depan.
