LHOKSEUMAWE | Puluhan mahasiswa Universitas Malikussaleh (Unimal) menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Senin (21/9/2026) sore.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik dan tuntutan terhadap kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe selama satu setengah tahun terakhir di bawah kepemimpinan Wali Kota Sayuti Abubakar.
Aksi mahasiswa mendapat pengawalan dari personel TNI dan Polri.
Koordinator aksi, Hafizi, mengatakan salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah program “0 Broh Jeut Keu Peng” atau sampah menjadi uang.
Menurutnya, program tersebut telah memiliki anggaran, namun hingga kini mesin pengolahan sampah yang menjadi bagian dari program itu belum dioperasionalkan.
“Program utamanya 0 Broh Jeut Keu Peng (sampah jadi uang), anggarannya sudah ada, namun programnya belum berjalan karena mesinnya belum dioperasionalkan,” kata Hafizi.
Ia juga menyebut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjadikan persoalan mesin tersebut sebagai temuan dan melihat langsung kondisi mesin yang belum beroperasi.
“Pertanyaannya, apakah harus BPK datang terlebih dahulu baru program itu dijalankan?” ujarnya.
Selain persoalan pengelolaan sampah, mahasiswa mendesak Pemerintah Kota Lhokseumawe segera mencairkan uang jatah hidup (jadup) bagi korban banjir November 2025.
Hafizi menyebut pencairan jadup di Lhokseumawe baru memasuki tahap pertama, sementara sejumlah kabupaten/kota lain di Aceh disebut telah memasuki tahap ketiga dan keempat.
“Kinerja soal penanganan banjir sangat lamban,” tegasnya.
Sementara itu, Penanggung Jawab Aksi, Rendi Al Fariq Del Chandra, mengatakan mahasiswa turut mempertanyakan pembayaran gaji ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebut belum dibayarkan selama empat bulan terakhir.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, mengingat PPPK tetap dituntut menjalankan tugas secara profesional.
“Masyarakat juga harus mengetahui apa kendalanya,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti kondisi jembatan Loskala Lhokseumawe yang disebut nyaris roboh dan hingga kini belum diperbaiki.
Selain itu, mereka meminta adanya transparansi terkait pengelolaan anggaran Pemerintah Kota Lhokseumawe.
“Walaupun sebelumnya sudah ada LKPJ dengan DPRK, masyarakat juga ingin tahu dan harus tahu sejauh mana transparansi anggaran Kota Lhokseumawe. Karena kejujuran itu lebih indah,” kata Rendi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A Haris, mengatakan pembayaran gaji PPPK akan segera dilakukan setelah pengesahan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 di DPRK Lhokseumawe.
“Pembahasan sedang berlangsung di DPRK,” kata Haris.
Terkait mesin pengolahan sampah, Haris mengatakan Pemerintah Kota Lhokseumawe akan mengoptimalkan penggunaannya agar program kota bersih tanpa sampah dapat diwujudkan.
“Kami apresiasi koreksi dari mahasiswa. Kita terus bekerja untuk memberikan layanan terbaik,” pungkas Haris.
Adapun Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abubakar tidak berada di lokasi saat aksi berlangsung karena sedang berada di luar kota.***
Sumber : Kompas.com
