ACEH UTARA | Wacana Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan kantin sekolah dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aceh Utara, Muhammad Khatami.
Khatami menilai pelibatan kantin sekolah dapat menjadi terobosan untuk memperkuat pelaksanaan MBG di tingkat sekolah. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan kebijakan tersebut sekadar perubahan mekanisme distribusi tanpa memastikan kualitas dan akuntabilitas program.
“Kami mendukung wacana ini, tetapi jangan sampai program sebesar MBG hanya berubah menjadi rutinitas pembagian makanan. Yang harus dipastikan adalah anak-anak benar-benar mendapatkan makanan bergizi, aman dan layak konsumsi,” kata Muhammad Khatami.
Menurutnya, kantin sekolah memiliki posisi strategis karena berada langsung di lingkungan peserta didik. Dengan pengelolaan yang tepat, kantin dapat menjadi bagian dari ekosistem MBG sekaligus membuka peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar sekolah.
Namun, Khatami menegaskan bahwa pelibatan kantin tidak boleh dilakukan tanpa standar yang ketat.
Ia meminta BGN dan pemerintah daerah memastikan adanya standar menu, kandungan gizi, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga mekanisme pengawasan yang transparan.
“Jangan hanya bicara siapa yang mengelola. Kita harus bicara siapa yang mengawasi dan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah. Ini menyangkut makanan yang dikonsumsi anak-anak setiap hari,” tegasnya.
Khatami juga mengingatkan agar kebijakan MBG tidak membuka ruang bagi praktik-praktik yang justru mengurangi kualitas makanan atau membebani sekolah.
Menurut dia, apabila kantin sekolah diberi peran dalam pengelolaan MBG, maka harus ada mekanisme evaluasi yang terbuka dan dapat diawasi publik.
“Kalau memang kantin sekolah dinilai lebih efektif, silakan dilibatkan. Tetapi jangan sampai kewenangan diberikan tanpa pengawasan. Transparansi anggaran, kualitas bahan makanan dan standar gizi harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Jangan Korbankan Kualitas Demi Kejar Target
Lebih jauh, Ketua PMII Aceh Utara itu meminta pemerintah tidak terjebak pada orientasi mengejar target jumlah penerima MBG semata.
Menurutnya, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi dari seberapa besar program tersebut memberikan dampak terhadap kesehatan, konsentrasi belajar, dan tumbuh kembang peserta didik.
“Jangan sampai angka penerima tinggi, tetapi kualitas makanan rendah. Jangan sampai laporan terlihat bagus, sementara anak-anak menerima makanan yang tidak sesuai standar. Ukuran keberhasilan MBG harus dirasakan langsung oleh siswa,” kata Khatami.
Ia juga mendorong BGN melibatkan sekolah, orang tua, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program.
Khatami menilai keterlibatan publik penting untuk memastikan MBG berjalan transparan sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan di lapangan.
“Mahasiswa dan masyarakat harus diberi ruang untuk ikut mengawasi. Program ini menggunakan sumber daya negara dan menyangkut kepentingan generasi masa depan. Karena itu, pengawasannya juga harus kuat,” katanya.
Khatami berharap wacana pelibatan kantin sekolah tidak berhenti sebagai wacana administratif, tetapi benar-benar dikaji secara serius berdasarkan kondisi di lapangan.
“Kami mendukung kebijakan yang berpihak kepada anak-anak dan masyarakat. Tetapi dukungan itu juga harus disertai keberanian untuk mengkritisi jika ada kelemahan. MBG harus menjadi program yang berkualitas, bukan sekadar program yang terlihat berjalan,” pungkas Muhammad Khatami.***
