ACEH UTARA | Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Samudera Pase, Saiful Bahri atau yang dikenal dengan sapaan Pon Yaya, meminta masyarakat agar bersikap objektif dalam menilai kepemimpinan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, di tengah maraknya kritik dan serangan politik yang belakangan diarahkan kepada orang nomor satu di Aceh tersebut.
Menurut Pon Yaya, berbagai tudingan yang berkembang saat ini tidak boleh mengaburkan sejumlah capaian strategis yang telah diperjuangkan Mualem demi kepentingan masyarakat Aceh, terutama dalam memperjuangkan hak-hak daerah di tingkat nasional.
“Dalam beberapa hari terakhir, kita melihat banyak narasi yang cenderung mendiskreditkan Mualem. Padahal, beliau sedang bekerja keras memperjuangkan kepentingan Aceh di tingkat nasional,” ujar Pon Yaya saat dikonfirmasi di Aceh Utara, Kamis (14/5/2026).
Ia menilai salah satu capaian penting yang patut diapresiasi adalah keberhasilan Pemerintah Aceh dalam memperjuangkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Dana tersebut merupakan bagian dari amanah perdamaian yang lahir melalui Perjanjian Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005.
Pon Yaya menjelaskan, sebelumnya Dana Otsus Aceh ditetapkan sebesar dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional untuk periode 2008 hingga 2022. Namun, besaran tersebut turun menjadi satu persen pada periode 2023–2027. Karena itu, menurutnya, perjuangan memperpanjang sekaligus mengembalikan besaran Dana Otsus menjadi tantangan besar bagi pemerintahan Mualem periode 2025–2030.
“Sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030, salah satu tugas berat Mualem adalah memperjuangkan perpanjangan Dana Otsus Aceh. Alhamdulillah, perjuangan itu mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk diperpanjang kembali sebesar dua persen selama 20 tahun ke depan,” katanya.
Selain persoalan fiskal daerah, Pon Yaya juga menyinggung keberhasilan penyelesaian polemik empat pulau Aceh yang sempat masuk ke wilayah administrasi Sumatra Utara. Ia menyebut Mualem berada di garda terdepan dalam memperjuangkan hak wilayah Aceh hingga persoalan tersebut berhasil diselesaikan.
“Beliau hadir langsung memperjuangkan hak Aceh, dan alhamdulillah persoalan tersebut berhasil diselesaikan demi kepentingan masyarakat Aceh,” tegasnya.
Terkait polemik anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), Pon Yaya meminta masyarakat memahami kondisi fiskal Aceh yang saat ini mengalami keterbatasan. Ia menegaskan bahwa langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah bukanlah bentuk pengurangan hak masyarakat, melainkan upaya pembenahan sistem agar program lebih tepat sasaran.
Menurutnya, Pemerintah Aceh saat ini sedang melakukan pembaruan data dan evaluasi pelaksanaan program demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
“Saya menegaskan bahwa anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) bukan dipotong, melainkan sedang kami evaluasi agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ujar Pon Yaya mengutip pernyataan Mualem.
Ia juga menyoroti kondisi anggaran Aceh yang saat ini berkisar Rp11 triliun. Dengan keterbatasan tersebut, pemerintah disebut harus melakukan berbagai penyesuaian program pembangunan secara bijak dan terukur agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal.
Di akhir keterangannya, Pon Yaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan narasi yang dinilai dapat memperkeruh situasi politik Aceh. Ia berharap masyarakat memberikan ruang bagi Mualem untuk menuntaskan agenda pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Aceh.
“Maafkan Mualem bila belum mampu memuaskan semua pihak. Namun kita harus melihat bahwa beliau terus berjuang demi kepentingan Aceh dan rakyatnya,” pungkas Pon Yaya.
Sumber : acehworldtime.com
