BANDA ACEH | Gubernur Aceh, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem, melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Aceh, Jumat malam, 27 Februari 2026.
Prosesi pelantikan berlangsung di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, usai pelaksanaan shalat tarawih. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh, para asisten, staf ahli gubernur, kepala SKPA, kepala biro Setda Aceh, serta Ketua TP PKK dan Ketua DWP Aceh.
Dalam sambutannya, Mualem menyampaikan bahwa pelantikan ini dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan kosong sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Ia menegaskan, seluruh pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme manajemen talenta ASN.
“Pelantikan ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi bagian dari upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar semakin responsif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujar Mualem.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan agar seluruh SKPA menjadikan visi dan misi Pemerintah Aceh sebagai arah kebijakan dalam menjalankan tugas. Adapun visi pembangunan Aceh 2025–2030 adalah “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.”
Visi tersebut dijabarkan ke dalam sejumlah misi utama, di antaranya pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah, implementasi kekhususan Aceh sesuai MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, serta penguatan ekonomi melalui hilirisasi, industrialisasi, pariwisata, dan transformasi digital berbasis sektor unggulan.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga menargetkan pembangunan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan dan supremasi hukum, serta pelestarian lingkungan hidup.
“Misi pembangunan ini harus diterjemahkan ke dalam program nyata setiap SKPA,” tegasnya.
Mualem juga mengingatkan pentingnya kerja optimal dan kolaborasi lintas sektor, termasuk percepatan pemulihan pascabencana dengan penanganan yang cepat, tepat, dan akuntabel. Ia turut menekankan disiplin ASN, mulai dari ketepatan waktu, kepatuhan terhadap regulasi hingga pencapaian target kinerja.
Kepala SKPA diminta menjadi teladan dalam integritas dan komitmen kerja, serta mampu menerjemahkan setiap arahan pimpinan secara cepat, tepat, dan terukur.
Selain itu, Gubernur juga mendorong percepatan realisasi anggaran tahun 2026 agar tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Proses administrasi dan pengadaan diminta dipercepat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. SKPA juga diminta segera menyusun rancangan anggaran tahun 2027 berbasis prioritas strategis yang selaras dengan visi pembangunan Aceh.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain menempati posisi strategis di berbagai SKPA, mulai dari asisten Sekda, kepala dinas, kepala badan, hingga pejabat rumah sakit dan lembaga keistimewaan Aceh.
Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat soliditas serta meningkatkan kinerja birokrasi Pemerintah Aceh dalam mewujudkan target pembangunan daerah ke depan.
