ACEH UTARA | Ratusan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) Unit Kebun Cot Girek menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Aceh Utara, Kamis (7/5/2026).
Mereka mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat segera menyelesaikan konflik lahan yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas kerja dan penghasilan para pekerja.
Massa tiba di kawasan kantor bupati sekitar pukul 09.30 WIB menggunakan belasan truk. Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan kepada pemerintah.
Salah satu spanduk bertuliskan, “Bapak Bupati, kami juga rakyat Indonesia yang membutuhkan perlindungan. Selamatkan nasib kami dan keluarga kami. Lindungi pekerja, lindungi masyarakat. Hukum harus ditegakkan. Kami korban, bukan pelaku.”
Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian dari Polres Aceh Utara.
Massa aksi didominasi pekerja laki-laki, namun sejumlah pekerja perempuan juga terlihat ikut menyampaikan aspirasi.
Para peserta aksi juga meneriakkan yel-yel seperti “Hidup rakyat Indonesia”, “Hidup masyarakat Cot Girek”, dan “Hidup karyawan PTPN Cot Girek”.
Perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Asisten I Sekdakab Fauzan, turun langsung menemui massa untuk menerima tuntutan para pekerja.
Dalam orasinya, para karyawan menyebut aksi tersebut dilakukan secara sukarela tanpa intervensi pihak mana pun.
Mereka mengaku selama ini bekerja dalam situasi yang tidak kondusif akibat sengketa lahan yang diklaim berada di area hak guna usaha (HGU) perusahaan.
Koordinator aksi, Rusli, mengatakan pihaknya berharap pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami hanya menuntut hak kami sebagai pekerja. Kami berharap pemerintah segera menyelesaikan konflik ini sesuai hukum yang berlaku,” ujar Rusli.
Menurutnya, konflik lahan tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteraan pekerja.
Sejumlah karyawan disebut tidak dapat bekerja secara normal di area yang disengketakan sehingga pendapatan mereka menurun drastis.
Ia juga mengungkapkan adanya aktivitas pembangunan bangunan serta dugaan pengambilan hasil di area konflik.
Sementara itu, pihak perusahaan disebut menghentikan sementara aktivitas di lokasi sengketa demi menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami yang bekerja di area konflik merasakan langsung dampaknya. Pendapatan berkurang, lembur tidak ada, bahkan ada anak karyawan yang terancam putus sekolah karena biaya,” katanya.
Rusli menyebut lebih dari 800 karyawan terdampak akibat persoalan tersebut. Jika dihitung bersama anggota keluarga, jumlah warga yang terdampak secara ekonomi disebut mencapai ribuan orang.
Para pekerja meminta pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian hukum agar konflik tidak berkepanjangan.
Mereka khawatir keterlambatan penanganan dapat memicu meningkatnya pengangguran hingga persoalan sosial lainnya.
Aksi damai tersebut berlangsung aman dan tertib hingga berakhir sekitar pukul 11.30 WIB.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kelompok masyarakat maupun aliansi yang disebut para pekerja terkait sengketa lahan tersebut.
