BANDA ACEH | Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, meninjau langsung sejumlah wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh guna memastikan kondisi masyarakat pascabencana mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan peninjauan tersebut dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang pada 3 Mei 2026 dan dilanjutkan ke Kabupaten Pidie Jaya pada 4 Mei 2026.
Di Desa Pante Perlak, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang, Wali Nanggroe mengunjungi lokasi pengungsian warga yang masih menunggu proses relokasi ke hunian sementara (huntara). Dalam kunjungan itu, Malik Mahmud juga berdialog langsung dengan masyarakat korban banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut tahun lalu.
Wali Nanggroe Aceh meminta masyarakat yang telah menerima hunian sementara dari pemerintah agar segera menempatinya. Sementara warga yang masih menunggu proses relokasi diminta tetap bersabar hingga pembangunan selesai dilakukan.
“Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan tempat tinggal sementara yang dibangun pemerintah agar segera ditempati. Sementara bagi masyarakat yang masih dalam proses relokasi, kami berharap dapat bersabar. Kita berharap pemerintah dapat segera menyelesaikan seluruh pembangunan hunian bagi saudara-saudara kita,” ujar Malik Mahmud.
Selain meninjau lokasi pengungsian, Wali Nanggroe Aceh juga mengunjungi kawasan Krueng Meureudu serta lahan pertanian masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya. Kedatangannya disambut langsung oleh Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, bersama unsur Forkopimda dan jajaran pemerintah daerah.
Dalam kesempatan itu, Wali Nanggroe Aceh menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kondisi kehidupan masyarakat pascabencana, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi warga.
“Masalah kehidupan masyarakat harus mendapat perhatian serius dari pemerintah agar kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah menjadi lebih baik. Saya juga akan menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, menjelaskan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir, termasuk perbaikan jalan nasional, jalan provinsi, hingga akses menuju permukiman warga.
Namun, menurutnya, masih ada sejumlah wilayah yang belum tertangani secara maksimal. Ancaman banjir masih membayangi masyarakat di sekitar aliran Krueng Meureudu akibat sedimentasi sungai yang semakin parah.
“Jika hujan turun dengan intensitas sedikit lebih deras saja, air langsung meluap ke permukiman warga. Kedalaman Krueng Meureudu saat ini tinggal sekitar dua hingga tiga meter dari kawasan permukiman akibat sedimentasi yang sangat tebal. Karena itu, pengerukan sungai harus terus dilakukan,” ujar Sibral.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Wali Nanggroe Aceh dalam memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan perhatian, perlindungan, dan dukungan pemulihan secara berkelanjutan demi mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh.
