MEULABOH | Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menyampaikan keprihatinannya terhadap pembangunan Rumah Sakit (RS) Regional Aceh Barat yang hingga kini belum rampung, meski progres fisiknya disebut telah mencapai sekitar 50 persen.
Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke RS Regional Aceh Barat bersama Bupati Aceh Barat, Tarmizi, pada Minggu, 17 Mei 2026.
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan kunjungan itu merupakan bentuk perhatian serius Wali Nanggroe terhadap penguatan sektor kesehatan di kawasan Barat Selatan (Barsela) Aceh.
Dalam peninjauan tersebut, Wali Nanggroe mengaku kagum dengan desain dan kualitas konstruksi bangunan rumah sakit yang dinilainya memiliki standar tinggi.
“Saya melihat gedung ini luar biasa dan cukup bagus. Konstruksinya bergaya Eropa, bahkan menurut saya tidak kalah dengan rumah sakit yang ada di Eropa maupun Singapura,” ujar Wali Nanggroe.
Namun demikian, ia mempertanyakan penyebab pembangunan rumah sakit tersebut terhenti, padahal anggaran yang telah dikucurkan dinilai cukup besar.
Menurutnya, kondisi pembangunan yang mangkrak berpotensi menimbulkan kerusakan pada bangunan apabila tidak segera dilanjutkan. Karena itu, ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penyelesaian proyek tersebut melalui dukungan pemerintah pusat.
Wali Nanggroe bahkan berencana menemui Presiden bersama Bupati Aceh Barat guna meminta perhatian terhadap kelanjutan pembangunan RS Regional Aceh Barat.
Selain itu, ia meminta agar disiapkan dokumentasi lengkap berupa video dan kronologi pembangunan rumah sakit sejak awal hingga kondisi terkini sebagai bahan pemaparan kepada Presiden.
Wali Nanggroe juga mengungkapkan bahwa gagasan pembangunan RS Regional Aceh Barat sebenarnya telah dirintis sejak masa pemerintahan Dr. Zaini Abdullah. Saat itu, pihak dari Jerman disebut siap memberikan dukungan, termasuk pembiayaan dan pelatihan tenaga medis dengan standar pelayanan Eropa.
Rumah sakit tersebut dirancang sebagai pusat layanan kesehatan modern bagi masyarakat Aceh, khususnya wilayah Barsela, sehingga ketergantungan terhadap RSUD dr. Zainoel Abidin di Banda Aceh dapat dikurangi.
“Yang terpenting sekarang adalah melanjutkan pembangunan demi masyarakat Aceh agar memperoleh layanan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan mereka,” katanya.
Sementara itu, Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengatakan kunjungan Wali Nanggroe tidak hanya membahas pembangunan rumah sakit, tetapi juga menyentuh penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan UMKM, hingga pembangunan daerah secara menyeluruh.
Terkait kelanjutan pembangunan RS Regional, Tarmizi menyebut pendanaan melalui APBA saat ini masih dibahas di tingkat Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Ia berharap tahun ini tersedia alokasi minimal Rp50 miliar agar proyek tersebut tidak kembali tanpa anggaran.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga mengusulkan skema multiyears dengan dukungan minimal Rp150 miliar saat dana Otonomi Khusus kembali tersedia.
Menurut Tarmizi, apabila dukungan anggaran dapat dipenuhi, maka RS Regional Aceh Barat ditargetkan mulai difungsikan pada akhir tahun 2028.
“Jika tersedia tambahan sekitar Rp200 miliar lagi, fasilitas IGD, rawat inap hingga poli pelayanan dapat diselesaikan sepenuhnya,” ujarnya.
Keberadaan rumah sakit itu dinilai sangat strategis karena nantinya akan melayani masyarakat di tiga kabupaten dalam kawasan Barat Selatan Aceh.
Dalam kesempatan yang sama, Tarmizi juga menyoroti pentingnya pembenahan data desil masyarakat sebagai dasar penyaluran layanan dan program kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kata dia, telah membuka pelatihan operator, membentuk posko pengaduan di tingkat gampong, serta melakukan pendampingan guna memperbaiki validitas data masyarakat.
Hingga saat ini, capaian perbaikan data disebut telah mencapai sekitar 60 persen dan akan terus dilanjutkan hingga triwulan ketiga tahun ini. Pemerintah menargetkan penyempurnaan data rampung pada Agustus hingga September, sehingga data final dapat tersedia pada Oktober mendatang.
Menurut Tarmizi, validasi data sangat penting agar masyarakat tidak lagi mengalami kendala administratif saat mengakses layanan kesehatan.
