BANDA ACEH | Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, mengimbau masyarakat Aceh untuk tetap menjaga ketenangan, memperkuat persatuan, serta menaruh kepercayaan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, mengatakan Wali Nanggroe menyoroti situasi dunia yang saat ini diliputi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap stabilitas energi, fluktuasi harga komoditas, hingga tekanan terhadap fiskal negara.
Menurut Wali Nanggroe, situasi geopolitik dunia turut memengaruhi Indonesia, termasuk Aceh, terutama dalam aspek biaya produksi, distribusi barang, serta kemampuan pemerintah menjaga layanan publik bagi masyarakat.
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan publik tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh realitas global yang terus bergerak,” ujar Wali Nanggroe.
Ia menegaskan, sejumlah kebijakan daerah, termasuk penyesuaian Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), harus dipahami secara komprehensif dan strategis sebagai upaya menjaga keberlanjutan program kesejahteraan masyarakat di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Dalam kesempatan terpisah, Wali Nanggroe didampingi Anggota Tuha Peut Sulaiman Abda dan Jufri Hasanuddin serta Staf Khusus Dr. M. Raviq menerima kunjungan Anggota DPR RI Komisi XII, Irsan Sosiawan Gading bersama Wakil Ketua I DPRA Saifuddin Muhammad di Meuligoe Wali Nanggroe pada Selasa, 21 April 2026 lalu.
Pertemuan tersebut membahas isu strategis terkait stabilitas energi nasional serta peran Aceh dalam mendukung ketahanan energi Indonesia.
Menurutnya, sektor energi menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Aceh dinilai memiliki posisi strategis dalam peta energi nasional dengan potensi sumber daya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan untuk kepentingan daerah maupun nasional.
“Kontribusi Aceh dalam sektor energi selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan energi nasional,” katanya.
Selain itu, Wali Nanggroe juga menyampaikan sejumlah pandangan strategis. Pertama, ketahanan sosial harus tetap menjadi prioritas, khususnya dalam memastikan akses layanan kesehatan dan perlindungan masyarakat tetap terjaga.
Kedua, kebijakan daerah harus adaptif dan responsif terhadap dinamika global tanpa meninggalkan prinsip keadilan sosial. Ketiga, diperlukan sinergi yang kuat antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi serta energi.
Keempat, masyarakat diharapkan memiliki kesadaran kolektif bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari dalam daerah, tetapi juga dipengaruhi faktor global yang berada di luar kendali.
Wali Nanggroe Aceh turut mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kondisi saat ini sebagai momentum memperkuat kemandirian Aceh, khususnya di sektor energi dan ekonomi produktif.
“Aceh memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi krisis dan perubahan. Dengan kebersamaan dan kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat, kita akan mampu melewati setiap tantangan,” tutup Wali Nanggroe.
