BANDA ACEH | Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Dukungan terhadap langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dalam mengawal pengembangan Wilayah Kerja (WK) South Andaman disampaikan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Asnawi, S.T., M.S.M.
Asnawi menilai keputusan Pemerintah Aceh yang meminta penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo merupakan langkah strategis untuk memastikan cadangan gas raksasa di South Andaman dapat menjadi pendorong pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar proyek eksploitasi sumber daya alam.
“Pemerintah Aceh harus memastikan setiap keputusan yang diambil mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat. Karena itu, kami mendukung penuh langkah Bapak Gubernur Aceh Mualem dalam memperjuangkan konsep pengembangan yang memberikan dampak ekonomi terbesar bagi Aceh,” ujar Asnawi.
Menurutnya, temuan cadangan gas besar di South Andaman membuka peluang bersejarah bagi Aceh untuk menghidupkan kembali sektor industri migas, khususnya di kawasan Arun, Kota Lhokseumawe.
Ia optimistis pengembangan lapangan gas yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan di daratan dapat mengembalikan kejayaan Lhokseumawe sebagai salah satu pusat industri energi nasional.
“South Andaman berpotensi menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Aceh. Jika pengelolaannya diarahkan untuk memanfaatkan kawasan eks Arun dan membangun fasilitas pengolahan di darat, maka Lhokseumawe berpeluang kembali menjadi Kota Petro Dolar yang mampu menggerakkan ekonomi kawasan,” katanya.
Asnawi menegaskan pembangunan Onshore Processing Facility (OPF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun merupakan opsi yang lebih strategis dibandingkan penggunaan Floating Production Storage and Offloading (FPSO) di tengah laut.
Selain memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia, pengolahan gas di daratan dinilai mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa, pertumbuhan sektor transportasi, hingga masuknya investasi baru ke kawasan industri Aceh.
“Arun pernah menjadi simbol kemajuan ekonomi Aceh dan Indonesia. Keberhasilannya tidak hanya menghasilkan devisa negara, tetapi juga menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan menggerakkan berbagai sektor ekonomi masyarakat. Momentum South Andaman harus menjadi peluang untuk mengulang keberhasilan tersebut,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa gas dari South Andaman harus diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan strategis Aceh, termasuk operasional industri nasional yang berada di daerah seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), kawasan eks PT Arun, serta pengembangan industri hilir lainnya.
Menurut Asnawi, sumber daya gas yang dimiliki Aceh harus menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai tambah, peningkatan pendapatan daerah, dan penguatan kemandirian ekonomi.
“Gas South Andaman harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat Aceh. Manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui lapangan kerja, investasi, pertumbuhan industri, dan peningkatan kesejahteraan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui surat Nomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026 meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia untuk menunda persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo hingga tercapai kesepahaman antara Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy terkait konsep pengembangan lapangan gas tersebut.
Permintaan itu muncul karena masih adanya perbedaan pandangan mengenai skema pengolahan gas. Pemerintah Aceh mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan darat di KEK Arun yang terintegrasi dengan pengembangan Lapangan Layaran, sementara operator sebelumnya mengajukan opsi FPSO yang dinilai lebih cepat dari sisi teknis namun memiliki dampak ekonomi yang lebih terbatas bagi kawasan daratan Aceh.
Dengan potensi South Andaman yang disebut sebagai salah satu temuan gas terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Aceh berharap dapat tercapai solusi yang mengakomodasi kepentingan nasional sekaligus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh.
“Keputusan yang diambil hari ini akan menentukan arah industri energi Aceh selama puluhan tahun ke depan. Karena itu, pengembangannya harus dilakukan dengan visi besar agar South Andaman menjadi fondasi kebangkitan ekonomi dan industri Aceh di masa mendatang,” pungkas Asnawi.
