nalaraceh.id – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Asnawi, S.T., M.S.M., menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, dalam mengawal pengelolaan sumber daya migas strategis di Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Menurut Asnawi, sikap Pemerintah Aceh meminta penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo merupakan langkah strategis demi memastikan manfaat ekonomi besar benar-benar dirasakan masyarakat Aceh.
Asnawi menegaskan, kehadiran Mubadala Energy melalui pengelolaan gas raksasa South Andaman memiliki peluang besar untuk membangkitkan kembali kejayaan kawasan industri Arun di Lhokseumawe. Bahkan, ia optimistis Lhokseumawe dapat kembali menjadi “Kota Petro Dolar” seperti pada masa kejayaan industri gas Arun dahulu jika pengembangan dilakukan dengan orientasi ekonomi daerah dan pengolahan berbasis daratan (onshore).
“Kita sangat mendukung pernyataan dan langkah Bapak Gubernur Aceh Mualem. Mubadala bisa menjadikan Lhokseumawe sebagai Kota Petro Dolar kembali apabila pengembangan migas ini diarahkan untuk menghidupkan kawasan eks PT Arun serta memberi dampak ekonomi luas bagi masyarakat Aceh,” ujar Asnawi.
Menurutnya, pilihan pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat atau Onshore Processing Facility (OPF) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun menjadi opsi yang lebih strategis dibanding pengolahan di laut menggunakan sistem Floating Production Storage and Offloading (FPSO). Sebab, selain memanfaatkan infrastruktur eksisting bekas LNG Arun, skema tersebut diyakini mampu menciptakan efek ekonomi berantai yang besar bagi Aceh.
Asnawi menjelaskan, kejayaan Arun pada masa lalu bukan hanya menghadirkan pendapatan negara, tetapi juga membuka ribuan lapangan kerja, menggerakkan sektor jasa, perdagangan, transportasi, hingga perumahan masyarakat. Karena itu, pengembangan South Andaman harus menjadi momentum kebangkitan industri energi Aceh dan tidak boleh sekadar menjadi aktivitas eksploitasi sumber daya tanpa dampak maksimal bagi daerah.
Kepala Dinas ESDM Aceh, Asnawi menegaskan bahwa gas South Andaman harus diprioritaskan untuk kebutuhan rakyat Aceh serta menghidupkan kembali industri strategis daerah seperti PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), kawasan eks PT Arun, dan sektor industri lainnya. Menurutnya, pengelolaan gas ini harus memberi dampak nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi, dan mengembalikan kejayaan industri Lhokseumawe. “Gas Andaman harus menjadi kekuatan ekonomi rakyat Aceh, bukan hanya dinikmati pihak luar. Kita mendukung penuh langkah Gubernur Aceh agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Asnawi
Sebelumnya, Pemerintah Aceh melalui surat resmi Nomor 500.10/2264 tertanggal 27 Februari 2026 telah meminta Menteri ESDM Republik Indonesia menunda persetujuan PoD I Lapangan Tangkulo hingga tercapai kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Mubadala Energy terkait konsep pengembangan lapangan gas tersebut. Permintaan itu muncul karena masih adanya perbedaan pandangan mengenai skema pengolahan gas.
Pemerintah Aceh menghendaki agar pengembangan Lapangan Tangkulo terintegrasi dengan Lapangan Layaran pada masa mendatang melalui pembangunan fasilitas pengolahan darat di KEK Arun, Lhokseumawe. Sementara Mubadala Energy sebelumnya mengusulkan penggunaan FPSO di laut yang dinilai lebih cepat secara teknis, namun dianggap memberikan manfaat ekonomi langsung yang lebih terbatas bagi kawasan daratan Aceh.
Dengan potensi gas raksasa South Andaman yang disebut-sebut sebagai salah satu temuan terbesar di Asia Tenggara, Asnawi berharap seluruh pihak dapat menemukan titik temu demi kepentingan rakyat Aceh.
Ia menilai keputusan yang diambil hari ini akan menentukan wajah industri energi Aceh dalam beberapa dekade mendatang, sekaligus membuka peluang besar mengembalikan kejayaan Lhokseumawe sebagai pusat industri migas nasional di wilayah barat Indonesia.[]
