ACEH TIMUR | Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur yang berlangsung pada Kamis (25/6/2026) diwarnai kericuhan. Sejumlah kader dan Panglima Sagoe mempertanyakan mekanisme penetapan pengurus baru yang dinilai tidak melalui prosedur organisasi dan Musyawarah Wilayah (Muswil).
Penunjukan Azhari M. Nur atau Haji Maop sebagai Ketua DPW PA Aceh Timur, beserta Sekretaris dan Bendahara, disebut tidak melalui proses Muswil yang melibatkan seluruh Sagoe sebagaimana yang diharapkan sejumlah kader partai.
Situasi tersebut memicu aksi protes dari sejumlah kader PA dan Panglima Sagoe yang menghadang kedatangan Sekretaris DPP Partai Aceh, Aiyub Abbas atau Abuwa, sebelum pelantikan dimulai.
Ketegangan sempat terjadi saat Abuwa turun dari kendaraan dan hendak memasuki lokasi acara. Aksi saling dorong antarkader tidak terhindarkan, sehingga Abuwa bersama Darwis Jeunieb sempat tertahan di luar lokasi pelantikan.
Setelah aparat kepolisian melakukan pengamanan, keduanya akhirnya dapat memasuki ruangan untuk melanjutkan agenda pelantikan.
Pelaksanaan pelantikan pun sempat tertunda karena sejumlah Panglima Sagoe dan kader PA yang menolak susunan pengurus baru berhasil masuk ke lokasi dan meminta dilakukan dialog terbuka dengan pimpinan partai.
Salah seorang kader PA dari wilayah Simpang Ulim, Muhammad Fadhil, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mengganggu jalannya acara, melainkan meminta penjelasan terkait dasar penetapan pengurus sebelum Muswil dilaksanakan.
”Di sini kita semua kader Partai Aceh. Tidak ada yang ingin mengganggu acara ini. Namun kami ingin mempertanyakan dasar hukum atau aturan yang digunakan untuk melantik pengurus ini. Untuk apa ada AD/ART partai jika tidak dijalankan. Kalau hanya melalui penunjukan sepihak, berarti suara kami di daerah ini tidak lagi memiliki arti,” ujarnya dalam dialog dengan Abuwa dan Haji Maop.
Menanggapi keberatan tersebut, Ketua DPW PA Aceh Timur yang baru dilantik, Haji Maop, meminta seluruh kader menghormati keputusan pimpinan partai serta memberikan kesempatan kepadanya untuk menjalankan amanah yang diberikan.
“Jangan halangi hak politik saya. Beri saya kesempatan terlebih dahulu. Jika dalam kepemimpinan nanti terdapat kesalahan, silakan dievaluasi. Kita ingin Partai Aceh menjadi lebih baik dan sesama kader harus tetap rukun,” katanya.
Sementara itu, Fungsionaris DPP Partai Aceh, Darwis Jeunieb, berupaya menjadi penengah dalam perdebatan yang berlangsung. Ia menjelaskan bahwa penunjukan Ketua DPW PA Aceh Timur merupakan keputusan pimpinan tertinggi Partai Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.
Menurut Darwis, Azhari M. Nur merupakan kader Partai Aceh yang dinilai layak diberikan kesempatan memimpin organisasi di tingkat kabupaten.
“Kalau sesama kita terus seperti ini, ke depan partai bisa hancur. Mari beri kesempatan kepada beliau untuk memimpin. Ini keputusan panglima kita, dan Maop juga kader Partai Aceh,” ujar Darwis.
Setelah berlangsung dialog yang cukup panjang, seluruh pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Pelantikan pada hari itu hanya dilakukan terhadap Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW PA Aceh Timur.
Sementara susunan pengurus lainnya akan ditentukan melalui mekanisme musyawarah guna mencapai kesepakatan bersama.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Azhari M. Nur (Haji Maop) resmi dilantik sebagai Ketua DPW PA Aceh Timur. Adapun jabatan Sekretaris dipercayakan kepada Iskandar Midsen dan Bendahara kepada M. Yusuf atau Pang Ucok. Setelah prosesi pelantikan selesai, massa yang sempat berunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib.
Sumber : Serambinews.com
