LHOKSEUMAWE | Islamic Relief Indonesia mendorong upaya pengentasan kemiskinan di Kota Lhokseumawe melalui program House and Livelihood Support for the Poorest (HELIOST). Program tersebut dipaparkan dalam pertemuan pemangku kepentingan yang berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Lhokseumawe, Kamis (13/8/2026).
Pertemuan itu menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe, Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Kementerian Agama (Kemenag), serta unsur TNI dan Polri dalam membangun model penanganan kemiskinan yang terpadu dan berkelanjutan.
Melalui HELIOST, Islamic Relief Indonesia mengusung pendekatan multidimensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah layak huni, tetapi juga menyasar penguatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kondisi lingkungan keluarga.
Pendekatan tersebut diarahkan untuk mendorong keluarga penerima manfaat agar mampu mandiri secara bertahap, sehingga bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai solusi jangka pendek.
Dalam konsep “Gampong Bahagia 2045”, program ini menargetkan pengembangan 60 gampong bahagia serta pembangunan 60 rumah layak huni. Selain itu, keluarga sasaran juga didorong memiliki usaha produktif sebagai sumber penghidupan berkelanjutan.
Deputy 2 CEO Islamic Relief Indonesia, T. Candra Kirana, menegaskan bahwa penanganan kemiskinan harus menyentuh seluruh aspek kehidupan keluarga.
“Kita tidak hanya ingin membangun rumah, tetapi membangun kehidupan. Rumah yang layak harus berjalan bersama dengan penghidupan yang layak. Karena itu, intervensi dalam program ini harus menyentuh keluarga secara utuh dan memberikan mereka peluang untuk tumbuh menjadi lebih mandiri,” ujar Candra.
Menurutnya, perubahan yang berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, Islamic Relief Indonesia melibatkan pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan.
Pemko Lhokseumawe Dukung Pemberdayaan
Pemerintah Kota Lhokseumawe menyambut positif program kolaboratif tersebut. Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe, Abdul Hadi, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung program pemberdayaan masyarakat berbasis gampong.
“Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat mendukung setiap upaya kolaboratif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, bukan hanya melalui bantuan sesaat, melainkan melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas keluarga, penguatan ekonomi, dan penciptaan lingkungan yang mendukung masyarakat untuk mandiri,” katanya.
Sementara itu, Kementerian Agama mendorong optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) sebagai instrumen transformasi sosial dan ekonomi.
Direktur Jenderal Zakat dan Wakaf Kemenag RI, Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag., menekankan pentingnya mendorong penerima manfaat agar tidak terus bergantung pada bantuan.
“Zakat harus kita lihat sebagai instrumen transformasi sosial dan ekonomi. Kita tidak ingin masyarakat terus berada dalam posisi sebagai penerima bantuan. Yang kita bangun adalah proses transformasi, dari mustahik menjadi masyarakat yang berdaya dan pada waktunya mampu menjadi muzaki,” ujarnya.
Baitul Mal Perkuat Zakat Produktif
Ketua Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Dr. H. Damanhur Abbas, Lc., M.A., menilai HELIOST sejalan dengan pengembangan zakat produktif.
Kolaborasi tersebut dinilai dapat memperkuat kapasitas keluarga miskin melalui dukungan rumah layak huni sekaligus modal usaha produktif.
“Baitul Mal memiliki tanggung jawab untuk memastikan dana umat yang dihimpun benar-benar memberikan kemaslahatan. Kita ingin bantuan yang diberikan menjadi titik awal perubahan, bukan membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan,” kata Damanhur.
Untuk memperluas partisipasi masyarakat, konsep Gampong Bahagia 2045 juga memperkenalkan Gerakan Infak Dua Ribu Sehari (GIDAS).
Gerakan tersebut mengajak masyarakat bergotong royong melalui infak harian untuk mendukung kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi di lingkungan masing-masing.
Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga keagamaan, aparat, dunia usaha, dan masyarakat, program Gampong Bahagia 2045 diharapkan mampu mendorong perubahan status keluarga penerima manfaat menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri.
Model pemberdayaan tersebut juga diharapkan dapat menjadi salah satu contoh penanganan kemiskinan berbasis masyarakat yang dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia.***
